Sistem perpajakan di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun demikian, terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan perhitungan pajak atas penghasilan atau kerugian yang diperoleh oleh suatu keluarga…

Perseroan Terbatas (PT) adalah sebuah entitas ekonomi yang berbadan hukum, sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada awal pendirian, diwajibkan adanya setoran modal dari pemegang saham dengan besaran tertentu sesuai kebutuhan. Namun meski pun demikian, modal awal yang disetorkan oleh para pemegang saham kepada PT,…

Peraturan mengenai kewajiban pencatuman NIK KTP pada faktur pajak akhirnya keluar. Setelah sebelumnya lewat PER 26/PJ/2017 sempat tertunda, sekarang DJP melalui peraturan PER 31/PJ/2017 dengan tegas mengatur kembali ketentuan tersebut, dengan memberi “napas” terlebih dahulu kepada PKP selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Dengan demikian, pencatuman NIK KTP pada faktur…